APEC

A. Sejarah APEC

Secara harfiah, APEC merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu wadah kerja sama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasific di bidang ekonomi. APEC resmi terbentuk pada bulan Nopember 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan forum ini merupakan usulan mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, yang merupakan kelanjutan dari berbagai usulan dan upaya untuk mengadakan kerja sama ekonomi regional Asia Pasific. Ada dua faktor yang dominan yang mendorong lahirnya APEC yaitu:     

q       Adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay
yang dapat berakibat meningkatnya proteksionisme dan munculnya
kelompok-kelompok perdagangan seperti Pasar Tunggal Eropa dan Pasar Bebas
Amerika Utara.

q       Perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang sedang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur.

Dua faktor inilah yang melatarbelakangi kelahiran APEC, suatu forum kerja sama internasional yang dimaksudkan untuk meningkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik terutama di bidang perdagangan dan investasi. Itulah sebabnya mengapa APEC dapat dikatakan sebagai suatu forum internasional dengan fokus perhatian pada masalah ekonomi dan bukan politik. Keanggotaannya bersifat terbuka dan kegiatannya lebih menekankan pada kerja sama di bidang ekonomi. Dengan perkataan lain, forum ini pada dasarnya ingin membentuk sebuah blok terbuka yang keanggotaannya bersifat suka rela, dengan fokus perhatian pada masalah ekonomi, bukan politik.[6]

Empat tahun setelah pendiriannya pada tahun 1989, para pemimpin negara-negara anggota APEC mulai menggelar dialog intensif dan setahun setelah mendirikan sekretariat pada tahun 1992 APEC mulai dengan tahap pembentukan visi.

Pada pertemuan para pemimpin ekonomi anggota APEC (AELM/APEC Economic Leaders Meeting) yang pertama di Blake Island, Seattle, AS, APEC menetapkan visi bahwa kawasan yang mewakili (saat itu) populasi 40 persen dari penduduk dunia, dan Produk Nasional Bruto (GNP) mencapai sekitar 55 persen GNP dunia siap, memainkan peranan penting dalam perekonomian dunia.

Berkaitan dengan ini, APEC mendukung sepenuhnya sistem perdagangan multilateral serta yakin bahwa perdagangan dan investasi bebas akan mampu mengantarkan Asia Pasifik menjadi kawasan yang memiliki peran penting dalam perekonomian dunia.

Liberalisasi perdagangan dan investasi adalah merupakan sasaran utama APEC dan hal ini menjadi sangat jelas sejak Deklarasi Bogor tahun 1994 ketika para pemimpin APEC menetapkan sasaran perdagangan bebas dan investasi untuk negara maju tahun 2010 dan negara berkembang 2020.

Sejak digelarnya APEC Economic Leaders Meeting (AELM) di Seattle, AS, tahun 1993, setiap tahun dilahirkan deklarasi atau kesepakatan bersama di antara para pemimpin negara-negara anggota APEC. Deklarasi tersebut secara kronologis bisa dilihat pada tabel di bawah.

1. Perubahan Strategi

Dari serangkaian deklarasi atau kesepakatan yang berhasil dirumuskan dengan jelas, dapat diamati bahwa telah terjadi perubahan dalam strategi APEC dalam upaya membuka pasar.

Jika sebelumnya ditentukan deadline bagi negara-negara anggota untuk membuka pasarnya pada tahun 2010 (untuk negara maju) dan 2020 (untuk negara berkembang), maka kini proses diubah menjadi keterbukaan pasar secara sektoral satu per satu.

Artinya, negara anggota yang merasa sudah siap, bisa menentukan sendiri sektor apa saja yang secepatnya mencapai ke-terbukaan pasar. Sedangkan negara yang belum siap menyusul kemudian. Inilah yang kemudian disebutkan sebagi liberalisasi dini secara sukarela (EVSL/ Early Voluntary Sectoral Liberalization).

Adanya perubahan tersebut menunjukkan adanya keinginan untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dan investasi lebih cepat dan dalam waktu yang bersamaan adanya keraguan akan kekompakan negara anggota dalam mencapai tujuan yang telah dicanangkan.

Secara gamblang dapat dikatakan bahwa setiap negara mendukung liberalisasi perdagangan dan investasi, bila dengan itu kemakmuran masyarakat dapat ditingkatkan secara berarti.

Sebaliknya, bila liberalisasi tidak segera menghasilkan manfaat, bahkan untuk sementara membebani masyarakat, akan muncul ketidaksetujuan, atau alternatif lain yang dianggap lebih baik. APEC tampaknya dewasa ini dihadapkan kepada berbagai pandangan kritis yang mempersoalkan keberadaan serta strategi yang akan ditempuh.

2. Deklarasi Bersama Para Pemimpin APEC

a. 1993: Blake Island, Seattle, AS

Para pemimpin APEC berhasil menciptakan Visi Ekonomi (Economic Vision of APEC Leaders). Dalam pertemuan ini disepakati untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka di Asia Pasifik.

Cara yang akan ditempuh adalah dengan menetapkan kerangka kerja sama perdagangan, investasi, dan pengalihan teknologi, termasuk permodalan. Para pemimpin APEC menegaskan bahwa liberalisasi perdagangan dan investasi adalah dasar identitas dan aktivitas APEC, dan kerja sama yang akan dijalin dilakukan melalui kelompok kerja.

b. 1994: Bogor Indonesia

Pada pertemuan di Bogor disepakati bahwa negara yang sudah pada tingkat industrialisasi (negara-negara maju) akan mencapai sasaran perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka (liberalisasi) paling lambat tahun 2010, dan wilayah yang tingkat ekonominya sedang berkembang paling lambat tahun 2020.

Sehubungan dengan ini, para pemimpin ekonomi APEC sepakat untuk memperluas dan mempercepat program pemudahan perdagangan dan investasi di kalangan APEC. Selain itu, disepakati peningkatan kerja sama pembangunan di antara anggota melalui program pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pusat-pusat pengkajian APEC dan kerja sama di bidang IPTEK (termasuk alih teknologi). Deklarasi Bogor dikenal sebagai Deklarasi Tekad Bersama (Declaration of Common Resolve).

c. 1995: Osaka, Jepang

Pada pertemuan di Osaka disepakati (Osaka Declaration) bahwa APEC mulai melangkah ke tahap aksi dengan tiga pilar, yaitu perdagangan dan investasi, fasilitasi serta kerja sama ekonomi dan teknik.

Prinsip-prinsip untuk memandu pencapaian liberalisasi dan fasilitasi meliputi konsistensi dengan WTO, komparabilitas, nondiskriminasi, transparansi, komprehensivitas, standstill.

Pada pertemuan di Osaka juga disepakati untuk menyusun agenda Rencana Aksi individual dan Rencana Aksi Kolektif yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya di Manila.

d. 1996: Teluk Subic, Filipina

Pada pertemuan di Filipina disepakati untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dan investasi yang lebih progresif dan komprehensif guna mencapai tujuan deklarasi Bogor. Para pemimpin APEC merekomendasikan diadakannya penyempurnaan Rencana Aksi Individual masing-masing negara anggota untuk dibahas dalam pertemuan di Vancouver, Kanada.

Selain itu disepakati pula untuk memfasilitasi dunia usaha dalam melakukan transaksi bisnis baik di dalam maupun antaranggota ekonomi APEC. Kesepakatan yang dicapai di Filipina ini disebut sebagai Rencana Aksi Manila untuk APEC (Manila Action Plan For APEC/MAPA).

e. 1997: Vancouver, Kanada

Pada pertemuan ini disepakati penerapan paket EVSL atau liberalisasi sektoral sukarela secara dini sebagai wujud rencana aksi individual. Adapun sektor-sektor yang disetujui untuk diliberalisasi secara dini, adalah ikan dan produk ikan, produk kehutanan, peralatan kedokteran, energi, mainan, permata dan perhiasan, produk kimia, telekomuniasi serta peralatan pengaman lingkungan, dan produk penunjangnya.

Dan sejumlah sektor yang ditolak liberalisasi dininya adalah, sektor otomotif, produk pesawat terbang sipil, pupuk, karet dan karet sintesis, minyak, dan produk minyak serta makanan.

f. 1998: Kuala Lumpur, Malaysia

Salah satu keputusan penting yang dihasilkan di Kuala Lumpur (Cyberjaya Declaration), adalah kesepakatan mendesak negara industri maju untuk membenahi institusi keuangannya (peraturan yang menyangkut keuangan).

Seperti diketahui pada pertengahan tahun 1997 beberapa negara di Kawasan Asia dilanda krisis keuangan dan salah satu faktor yang memungkinkan hal itu terjadi adalah kelemahan peraturan atau kebijakan keuangan di negara maju.

Selain itu negara maju diminta untuk lebih transparan menyangkut standar internasional bagi institusi keuangan swasta yang terlibat langsung dalam pergerakan arus modal internasional.

Pada pertemuan kali ini juga para pemimpin APEC mengharapkan agar lembaga keuangan internasional dapat dan mampu menyajikan analis-analis yang lebih obyektif. Selanjutnya para pemimpin ekonomi APEC sepakat untuk meningkatkan upaya-upaya inovatif dalam rangka pemulihan arus masuk modal. Hal ini akan diupayakan melalui kerja sama dengan lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB).

g. 1998: Auckland, Selandia Baru

Pada pertemuan Selandia Baru disepakati bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi dapat dan akan dilakukan melalui penajaman komitmen liberalisasi dengan antara lain penghapusan hambatan perdagangan, baik tarif maupun nontarif.

Selain itu disepakati bahwa untuk memperkuat sistem ekonomi pasar di antara negara anggota dipandang perlu membentuk pusat jaringan usaha kecil menengah (UKM).

B. Manajemen APEC

1. Anggota APEC dan Mekanisme Kerjasama APEC  

Anggota APEC terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Cile, Jepang, Hongkong, Republik Korea, Cina Taiwan, Republik Cina, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Papua Nugini, Australia dan Selandia Baru.
 
Anggota-anggota APEC menjalin kerja sama melalui dialog-dialog yang dilakukan melaui pertemuan-pertemuan rutin. Ada dua jenis pertemuan dialog di dalam APEC, yaitu AELM dan KTM.

AELM kepanjangan dari APEC Leaders Meeting adalah forum pertemuan para pemimpin ekonomi APEC yang juga merupakan Pertemuan Tahunan Kepala Negara APEC. AELM I diselenggarakan di Seatle, Amerika Serikat Tahun 1993. AELM II di Bogor, Indonesia 15 November 1994, AELM III di Osaka, Jepang tahun 1995.  

Selain melalui pertemuan tingkat kepala negara, masing-masing pihak di dalam APEC juga mengadakan pertemuan lewat delegasi menteri-menteri. Sejak terbentuknya APEC pada bulan November 1989, APEC setidaknya telah mengadakan enam kali KTM.

Pertemuan-pertemuan ini dijadikan wadah bagi anggota-anggota APEC untuk memperkuat level kerja sama di antara mereka, yang terdiri dari tiga level kerja sama yaitu:

q       Kerja sama untuk menciptakan perdagangan bebas dan arus investasi
yuang lebih lancar di kawasan Asia Pasifik.

q       Program kerja penunjang perdagangan.

q       Kerja sama etnik/budaya.

2. Struktur Organisasi APEC
Struktur APEC terdiri dari KTM, SOM, Komite Perdagangan dan Investasi (CTI), Komite Anggaran dan Administrasi (BAC) dan Kelompok Ad-hoc mengenai ETI.
Secara khusus mengenai CTI, Komite Perdagangan dan Investasi ini  mempunyai 10 program kerja yaitu:

q       Dialog kebijaksanaan perdagangan

q       Kepabeanan

q       Tarif

q       Investasi

q       Segi administrasi dari akses pasar

q       Standar dan konfirmasi

q       Pengusaha kecil dan menengah

q       Isu tambahan lainnya, seperti isu terorisme.