Monday, February 18, 2013

APEC

A. Sejarah APEC
Secara harfiah, APEC merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu wadah kerja sama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasific di bidang ekonomi. APEC resmi terbentuk pada bulan Nopember 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan forum ini merupakan usulan mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, yang merupakan kelanjutan dari berbagai usulan dan upaya untuk mengadakan kerja sama ekonomi regional Asia Pasific. Ada dua faktor yang dominan yang mendorong lahirnya APEC yaitu:     
q       Adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay
yang dapat berakibat meningkatnya proteksionisme dan munculnya
kelompok-kelompok perdagangan seperti Pasar Tunggal Eropa dan Pasar Bebas
Amerika Utara.
q       Perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang sedang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur.
Dua faktor inilah yang melatarbelakangi kelahiran APEC, suatu forum kerja sama internasional yang dimaksudkan untuk meningkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik terutama di bidang perdagangan dan investasi. Itulah sebabnya mengapa APEC dapat dikatakan sebagai suatu forum internasional dengan fokus perhatian pada masalah ekonomi dan bukan politik. Keanggotaannya bersifat terbuka dan kegiatannya lebih menekankan pada kerja sama di bidang ekonomi. Dengan perkataan lain, forum ini pada dasarnya ingin membentuk sebuah blok terbuka yang keanggotaannya bersifat suka rela, dengan fokus perhatian pada masalah ekonomi, bukan politik.[6]
Empat tahun setelah pendiriannya pada tahun 1989, para pemimpin negara-negara anggota APEC mulai menggelar dialog intensif dan setahun setelah mendirikan sekretariat pada tahun 1992 APEC mulai dengan tahap pembentukan visi.
Pada pertemuan para pemimpin ekonomi anggota APEC (AELM/APEC Economic Leaders Meeting) yang pertama di Blake Island, Seattle, AS, APEC menetapkan visi bahwa kawasan yang mewakili (saat itu) populasi 40 persen dari penduduk dunia, dan Produk Nasional Bruto (GNP) mencapai sekitar 55 persen GNP dunia siap, memainkan peranan penting dalam perekonomian dunia.
Berkaitan dengan ini, APEC mendukung sepenuhnya sistem perdagangan multilateral serta yakin bahwa perdagangan dan investasi bebas akan mampu mengantarkan Asia Pasifik menjadi kawasan yang memiliki peran penting dalam perekonomian dunia.
Liberalisasi perdagangan dan investasi adalah merupakan sasaran utama APEC dan hal ini menjadi sangat jelas sejak Deklarasi Bogor tahun 1994 ketika para pemimpin APEC menetapkan sasaran perdagangan bebas dan investasi untuk negara maju tahun 2010 dan negara berkembang 2020.
Sejak digelarnya APEC Economic Leaders Meeting (AELM) di Seattle, AS, tahun 1993, setiap tahun dilahirkan deklarasi atau kesepakatan bersama di antara para pemimpin negara-negara anggota APEC. Deklarasi tersebut secara kronologis bisa dilihat pada tabel di bawah.
1. Perubahan Strategi
Dari serangkaian deklarasi atau kesepakatan yang berhasil dirumuskan dengan jelas, dapat diamati bahwa telah terjadi perubahan dalam strategi APEC dalam upaya membuka pasar.
Jika sebelumnya ditentukan deadline bagi negara-negara anggota untuk membuka pasarnya pada tahun 2010 (untuk negara maju) dan 2020 (untuk negara berkembang), maka kini proses diubah menjadi keterbukaan pasar secara sektoral satu per satu.
Artinya, negara anggota yang merasa sudah siap, bisa menentukan sendiri sektor apa saja yang secepatnya mencapai ke-terbukaan pasar. Sedangkan negara yang belum siap menyusul kemudian. Inilah yang kemudian disebutkan sebagi liberalisasi dini secara sukarela (EVSL/ Early Voluntary Sectoral Liberalization).
Adanya perubahan tersebut menunjukkan adanya keinginan untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dan investasi lebih cepat dan dalam waktu yang bersamaan adanya keraguan akan kekompakan negara anggota dalam mencapai tujuan yang telah dicanangkan.
Secara gamblang dapat dikatakan bahwa setiap negara mendukung liberalisasi perdagangan dan investasi, bila dengan itu kemakmuran masyarakat dapat ditingkatkan secara berarti.
Sebaliknya, bila liberalisasi tidak segera menghasilkan manfaat, bahkan untuk sementara membebani masyarakat, akan muncul ketidaksetujuan, atau alternatif lain yang dianggap lebih baik. APEC tampaknya dewasa ini dihadapkan kepada berbagai pandangan kritis yang mempersoalkan keberadaan serta strategi yang akan ditempuh.
2. Deklarasi Bersama Para Pemimpin APEC
a. 1993: Blake Island, Seattle, AS
Para pemimpin APEC berhasil menciptakan Visi Ekonomi (Economic Vision of APEC Leaders). Dalam pertemuan ini disepakati untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka di Asia Pasifik.
Cara yang akan ditempuh adalah dengan menetapkan kerangka kerja sama perdagangan, investasi, dan pengalihan teknologi, termasuk permodalan. Para pemimpin APEC menegaskan bahwa liberalisasi perdagangan dan investasi adalah dasar identitas dan aktivitas APEC, dan kerja sama yang akan dijalin dilakukan melalui kelompok kerja.
b. 1994: Bogor Indonesia
Pada pertemuan di Bogor disepakati bahwa negara yang sudah pada tingkat industrialisasi (negara-negara maju) akan mencapai sasaran perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka (liberalisasi) paling lambat tahun 2010, dan wilayah yang tingkat ekonominya sedang berkembang paling lambat tahun 2020.
Sehubungan dengan ini, para pemimpin ekonomi APEC sepakat untuk memperluas dan mempercepat program pemudahan perdagangan dan investasi di kalangan APEC. Selain itu, disepakati peningkatan kerja sama pembangunan di antara anggota melalui program pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pusat-pusat pengkajian APEC dan kerja sama di bidang IPTEK (termasuk alih teknologi). Deklarasi Bogor dikenal sebagai Deklarasi Tekad Bersama (Declaration of Common Resolve).
c. 1995: Osaka, Jepang
Pada pertemuan di Osaka disepakati (Osaka Declaration) bahwa APEC mulai melangkah ke tahap aksi dengan tiga pilar, yaitu perdagangan dan investasi, fasilitasi serta kerja sama ekonomi dan teknik.
Prinsip-prinsip untuk memandu pencapaian liberalisasi dan fasilitasi meliputi konsistensi dengan WTO, komparabilitas, nondiskriminasi, transparansi, komprehensivitas, standstill.
Pada pertemuan di Osaka juga disepakati untuk menyusun agenda Rencana Aksi individual dan Rencana Aksi Kolektif yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya di Manila.
d. 1996: Teluk Subic, Filipina
Pada pertemuan di Filipina disepakati untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dan investasi yang lebih progresif dan komprehensif guna mencapai tujuan deklarasi Bogor. Para pemimpin APEC merekomendasikan diadakannya penyempurnaan Rencana Aksi Individual masing-masing negara anggota untuk dibahas dalam pertemuan di Vancouver, Kanada.
Selain itu disepakati pula untuk memfasilitasi dunia usaha dalam melakukan transaksi bisnis baik di dalam maupun antaranggota ekonomi APEC. Kesepakatan yang dicapai di Filipina ini disebut sebagai Rencana Aksi Manila untuk APEC (Manila Action Plan For APEC/MAPA).
e. 1997: Vancouver, Kanada
Pada pertemuan ini disepakati penerapan paket EVSL atau liberalisasi sektoral sukarela secara dini sebagai wujud rencana aksi individual. Adapun sektor-sektor yang disetujui untuk diliberalisasi secara dini, adalah ikan dan produk ikan, produk kehutanan, peralatan kedokteran, energi, mainan, permata dan perhiasan, produk kimia, telekomuniasi serta peralatan pengaman lingkungan, dan produk penunjangnya.
Dan sejumlah sektor yang ditolak liberalisasi dininya adalah, sektor otomotif, produk pesawat terbang sipil, pupuk, karet dan karet sintesis, minyak, dan produk minyak serta makanan.
f. 1998: Kuala Lumpur, Malaysia
Salah satu keputusan penting yang dihasilkan di Kuala Lumpur (Cyberjaya Declaration), adalah kesepakatan mendesak negara industri maju untuk membenahi institusi keuangannya (peraturan yang menyangkut keuangan).
Seperti diketahui pada pertengahan tahun 1997 beberapa negara di Kawasan Asia dilanda krisis keuangan dan salah satu faktor yang memungkinkan hal itu terjadi adalah kelemahan peraturan atau kebijakan keuangan di negara maju.
Selain itu negara maju diminta untuk lebih transparan menyangkut standar internasional bagi institusi keuangan swasta yang terlibat langsung dalam pergerakan arus modal internasional.
Pada pertemuan kali ini juga para pemimpin APEC mengharapkan agar lembaga keuangan internasional dapat dan mampu menyajikan analis-analis yang lebih obyektif. Selanjutnya para pemimpin ekonomi APEC sepakat untuk meningkatkan upaya-upaya inovatif dalam rangka pemulihan arus masuk modal. Hal ini akan diupayakan melalui kerja sama dengan lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB).
g. 1998: Auckland, Selandia Baru
Pada pertemuan Selandia Baru disepakati bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi dapat dan akan dilakukan melalui penajaman komitmen liberalisasi dengan antara lain penghapusan hambatan perdagangan, baik tarif maupun nontarif.
Selain itu disepakati bahwa untuk memperkuat sistem ekonomi pasar di antara negara anggota dipandang perlu membentuk pusat jaringan usaha kecil menengah (UKM).
B. Manajemen APEC
1. Anggota APEC dan Mekanisme Kerjasama APEC  
Anggota APEC terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Cile, Jepang, Hongkong, Republik Korea, Cina Taiwan, Republik Cina, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Papua Nugini, Australia dan Selandia Baru.
 
Anggota-anggota APEC menjalin kerja sama melalui dialog-dialog yang dilakukan melaui pertemuan-pertemuan rutin. Ada dua jenis pertemuan dialog di dalam APEC, yaitu AELM dan KTM.
AELM kepanjangan dari APEC Leaders Meeting adalah forum pertemuan para pemimpin ekonomi APEC yang juga merupakan Pertemuan Tahunan Kepala Negara APEC. AELM I diselenggarakan di Seatle, Amerika Serikat Tahun 1993. AELM II di Bogor, Indonesia 15 November 1994, AELM III di Osaka, Jepang tahun 1995.  
Selain melalui pertemuan tingkat kepala negara, masing-masing pihak di dalam APEC juga mengadakan pertemuan lewat delegasi menteri-menteri. Sejak terbentuknya APEC pada bulan November 1989, APEC setidaknya telah mengadakan enam kali KTM.
Pertemuan-pertemuan ini dijadikan wadah bagi anggota-anggota APEC untuk memperkuat level kerja sama di antara mereka, yang terdiri dari tiga level kerja sama yaitu:
q       Kerja sama untuk menciptakan perdagangan bebas dan arus investasi
yuang lebih lancar di kawasan Asia Pasifik.
q       Program kerja penunjang perdagangan.
q       Kerja sama etnik/budaya.
2. Struktur Organisasi APEC
Struktur APEC terdiri dari KTM, SOM, Komite Perdagangan dan Investasi (CTI), Komite Anggaran dan Administrasi (BAC) dan Kelompok Ad-hoc mengenai ETI.
Secara khusus mengenai CTI, Komite Perdagangan dan Investasi ini  mempunyai 10 program kerja yaitu:
q       Dialog kebijaksanaan perdagangan
q       Kepabeanan
q       Tarif
q       Investasi
q       Segi administrasi dari akses pasar
q       Standar dan konfirmasi
q       Pengusaha kecil dan menengah
q       Isu tambahan lainnya, seperti isu terorisme.

Organisasi Konferensi Islam

I. Latar Belakang Didirikannya OKI
imagesOrganisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan organisasi internasional non militer yang didirikan di Rabat,Maroko pada tanggal 25 September 1969. Dipicu oleh peristiwa pembakaran Mesjid Al Aqsha yang terletak di kota Al Quds (Jerusalem) pada tanggal 21 Agustus 1969 telah menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat Islam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam serta mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al Quds.
Atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maroko, dengan Panitia Persiapan yang terdiri dari Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi dan Maroko, terselenggara Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam yang pertama pada tanggal 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko. Konferensi ini merupakan titik awal bagi pembentukan Organisasi Konferensi Islam (OKI).
Secara umum latar belakang terbentuknya OKI sebagai berikut :
1) Tahun 1964 : Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di Mogadishu timbul suatu ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah internasional.
2) Tahun 1965 : Diselenggarakan Sidang Liga Arab sedunia di Jeddah Saudi Arabia yang mencetuskan ide untuk menjadikan umat Islam sebagai suatu kekuatan yang menonjol dan untuk menggalang solidaritas Islamiyah dalam usaha melindungi umat Islam dari zionisme khususnya.
3) Tahun 1967 : Pecah Perang Timur Tengah melawan Israel. Oleh karenanya solidaritas Islam di negara-negara Timur Tengah meningkat.
4) Tahun 1968 : Raja Faisal dari Saudi Arabia mengadakan kunjungan ke beberapa negara Islam dalam rangka penjajagan lebih lanjut untuk membentuk suatu Organisasi Islam Internasional.
5) Tahun 1969 : Tanggal 21 Agustus 1969 Israel merusak Mesjid Al Agsha. Peristiwa tersebut menyebabkan memuncaknya kemarahan umat Islam terhadap Zionis Israel.
Seperti telah disebutkan diatas, Tanggal 22-25 September 1969 diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Islam di Rabat, Maroko untuk membicarakan pembebasan kota Jerusalem dan Mesjid Al Aqsa dari cengkeraman Israel. Dari KTT inilah OKI berdiri.
II. Tujuan Didirikannya OKI
Secara umum tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk mengumpulkan bersama sumber daya dunia Islam dalam mempromosikan kepentingan mereka dan mengkonsolidasikan segenap upaya negara tersebut untuk berbicara dalam satu bahasa yang sama guna memajukan perdamaian dan keamanan dunia muslim. Secara khusus, OKI bertujuan pula untuk memperkokoh solidaritas Islam diantara negara anggotanya, memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek.
Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI bulan February 1972, telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI secara lebih lengkap, yaitu :
A. Memperkuat/memperkokoh :
1) Solidaritas diantara negara anggota;
2) Kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek.
3) Perjuangan umat muslim untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak- haknya.
B. Aksi bersama untuk :
1) Melindungi tempat-tempat suci umat Islam;
2) Memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan haknya dan kebebasan mendiami daerahnya.
C. Bekerjasama untuk :
1) menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan;
2) menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian diantara negara anggota dan negara-negara lain.
III. Prinsip OKI
Untuk mencapai tujuan diatas, negara-negara anggota menetapkan 5 prinsip, yaitu:
1) Persamaan mutlak antara negara-negara anggota
2) Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain.
3) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara.
4) Penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi atau arbitrasi.
5) Abstein dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional atau kemerdekaan politik sesuatu negara.

KTT NON BLOK


Di era tahun 50-an, Negara-negara di dunia terpolarisasi kedalam dua kutub. Ketika itu terjadi pertarungan yang kuat antra Timur dan Barat terutama sekali pada era perang dingin (cold war) antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet.

        Pertarungan ini adalah merupakan upaya untuk memperluas sphere of interest  dan sphere of influence. Dengan sasaran utama perebutan penguasaan atas wilayah-wilayah potensial di dunia dengan berkedok pada ideology anutan masing-masing.

        Sebagian Negara masuk dalam Blok Amerika dan sebagian lagi masuk dalam Blok Uni Sovyet. Aliansi dan pertarungan didalamnya memberikan akibat fisik yang negative bagi beberapa Negara di dunia seperti misalnya Jerman yang sempat terbagi menjadi dua bagian, Vietnam dimasa lalu, serta Semenanjung Korea yang sampai saat sekarang ini masih terbelah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan.

        Dalam pertarungan ini Negara dunia ketiga menjadi wilayah persaingan yang amat mempesona buat keduanya. Sebut saja misalnya Negara-negara di kawasan Asia Timur dan Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Jepang serta Negara-negara di kawasan lain yang kaya akan energi dunia seperti Uni Emirat Arab, Kuwait dan Qatar.

        Dalam kondisi yang seperti ini, lahir dorongan yang kuat dari para pemimpin dunia ketiga untuk dapat keluar dari tekanan dua Negara tersebut. Soekarno, Ghandi dan beberapa pemimpin dari Asia serta Afrika merasakan polarisasi yang terjadi pada masa tersebut adalah tidak jauh berbeda dengan kolonialisme dalam bentuk yang lain.

        Akhirnya pada tahun 1955 bertempat di Bandung, Indonesia, 29 Kepala Negara Asia dan Afrika bertemu membahas masalah dan kepentingan bersama, termasuk didalamnya mengupas secara serius tentang kolonialisme dan pengaruh kekuatan "barat". Pertemuan ini disebutkan pula sebagai Konferensi Asia Afrika atau sering disebut sebagai Konferensi Bandung. Konferensi inilah yang menjadi tonggak lahirnya Gerakan Non Blok.

Berdirinya GNB di dorong oleh beberapa hal yaitu :
  1. Persamaan nasib bangsa-bangsa yang pernah dijajah menggalang solidaritas untuk mengenyahkan kolonialisme.
  2. Terjadinya perang dingin dan ketegangan dunia akibat persaingan antara blok Barat dan blok Timur.
  3. Terjadinya krisis Kuba yang mengancam perdamaian dunia.
  4. Pada tahun 1961 terjadi pertemuan di Kairo sebagai persiapan KTT 1 GNB.
Gerakan Nonblok memiliki Prinsip-prinsip berikut ini :
  1. Tidak berpihak dalam persaingan blok Barat dan blok Timur.
  2. Berpihak terhadap perjuangan antikolonialisme.
  3. Menolak ikut serta berbagai bentuk aliansi militer.
  4. Menolak aliansi bilateral dengan negara super power.
  5. Menolak pendirian basis militer negara super power di wilayah masing-masing.
    Prinsip dasar dan tujuan GNB adalah mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan prinsip universal tentang kesamaan kedaulatan,hak dan martabat negara-negara di dunia,menghormati hak asasi manusia dan kemerdekaan fundemental.Gerakan Nonblok menentang imperialisme,kolonialisme,neokolonialisme,perbedaan warna kulit,dan segala bentuk ekspansi,dominasi,serta menolak segala pemusatan kekuasaan.

Gerakan Nonblok sebagai sebuah Organisasi memiliki beberapa tujuan berikut:
  1. Mendukung perjuangan dekolonisasi.
  2. Memegang teguh melawan imperialisme,neokolonialisme,dan rasialisme.
  3. Sebagai wadah perjuangan negara-negara yang berkembang untuk mencapai tujuan.
  4. Mengurangi ketegangan antara blok Barat dan blok Timur.
  5. Mengadakan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan kekerasan.
Berdirinya GNB dipelopori oleh lima tokoh yaitu :
  1. Presiden Ir.Soekarno ( Indonesia )
  2. Presiden Joseph Broz Tito ( Yugoslavia )
  3. Presiden Gamal Abdul Nasser ( Mesir )
  4. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru ( India )
  5. Perdana Menteri Kwame Nkrumah ( Ghana )

NATO(NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION)



Mengenal sejarah dan lahirnya Gerakan NATO (North Atlantic Treaty Organization)


NATO merupakan organisasi internasional yang menekankan dalam bidang pertahanan (militer) di Negara-negara atlantik utara.

Organisasi ini (NATO) dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk membendung gerakan komunis yang merajalela di Negara-negara Eropa Barat setelah selesainya perang dunia ke 2. Untuk menghambat gerakan dan penyebaran ajaran komunis tersebut maka Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, belanda, Belgia, Kanada, Perancis, Italia, Luksemburg, Norwegia, Denmark,Portugal, dan Eslandia bergabung dalam organisasi ini.

Organisasi ini terbentuk setelah ditandatanganinya naskah perjanjian Atlantik Utara (North Atlantic Treaty) pada tanggal 4 April 1949. Markas besar NATO terletak di Brussel (Belgia). Yunani dan Turki menjadi anggota NATO pada tahun 1951.

Sedangkan Jerman Barat nantu baru pada tahun 1955 bergabung menjadi anggota NATO.

Adapun selain tujuan utama diatas terbentuknya NATO, ada juga tujuan lain yang diharapkan dari lahirnya NATO, yakni :
a. Menyelesaikan sengketa secara damai.
b. Menghapuskan sengketa politik ekonomi internasional.
c. Menghindarkan penggunaan kekerasan dan ancaman militer dalam hubungan internasional.
d. Saling membantu dan membela Negara yang tergabung dalam anggota NATO yang memperoleh serangan dari Negara lain, karena menyerang 1 negara anggota NATO adalah seolah-olah menyerang seluruh anggota NATO dan NATO itu sendiri.

 

Civilian structure

NATO Headquarters  
Permanent Representatives and National Delegations
International Staff (IS)
  Private Office (PO)
  Political Affairs and Security Policy Division
  NATO Liaison Office (NLO) in Georgia
  Partnership for Peace Documentation Center
  Operations Division
  Civil Emergency Planning
  Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC)
  NATO Situation Centre
  Emerging Security Challenges Division
  Science for Peace and Security
  Defence Policy and Planning Division
  NATO Liaison Office (NLO) Ukraine
  Defence Investment Division
  Explosive Ordnance Disposal and Ammunition Storage Training Team
  The Group of National Directors on Codification (AC/135)
  NATO Codification System
  The NATO Naval Armaments Group (NNAG) (AC/141)
  The NATO Air Force Armaments Group (NAFAG) (AC/224)
  The NATO Army Armaments Group (NAAG) (AC/225)
  The CNAD Ammunition Safety Group (AC/326)
  Life Cycle Management Group (AC/327)
  Industrial Advisory Group (NIAG)
  Public Diplomacy Division
  NATO Multimedia Library
  Fellowship and sponsorship programmes
  NATO Information and Documentation Centre, Kyiv, Ukraine (in Ukrainian)
  NATO Information Office in Moscow (in Russian)
  NATO Contact Point Embassies in partner countries (PDF/39Kb)
  Executive Management
  Archives
  Recruitment Service
  NATO Internship Programme
  NATO Office of Resources (NOR)
  NATO Office of Security (NOS)
  NATO Headquarters Consultation, Command and Control Staff (NHQC3S)
  Office of the Financial Controller (FinCon)
  Office of the Chairman of the Senior Resource Board (SRB)
  Office of the Chairman of the Civil and Military Budget Committees (CBC/MBC))
  International Board of Auditors for NATO (IBAN)
  NATO Production and Logistics Organisations (NPLO)

Military structure

The Military Committee
International Military Staff Facebook-page
Plans and Policy Division
Operations Division
Intelligence Division
Cooperation and Regional Security Division
Logistics, Armaments and Resources Division
NATO Situation Centre
Financial Controller
NATO HQ Consultation, Control and Communications Staff (HQC3)
Partner Country Representation
NATO Training Group
Committee on women in the NATO Forces
NATO Military Audiovisual Working Group
 
Allied Command Operations (ACO)
Supreme Headquarters Allied Power Europe - SHAPE - Mons, BE - Facebook-page Twitter-feed YouTube-channel
Headquarters Allied Joint Force Command HQ Brunssum - Brunssum, NL - Facebook-page Twitter-feed YouTube-channel
Headquarters Allied Maritime Command HQ Northwood, GB
Headquarters Allied Air Command Ramstein (HQ AC Ramstein) - Ramstein, DE
Joint Headquarters Northeast - JHQ NORTHEAST - Karup, DK (deactivated)
Headquarters Allied Force Command Heidelberg, DE - Facebook-page
Headquarters Allied Joint Force Command Naples - Naples, IT Facebook-page
Headquarters Allied Maritime Command Naples - Naples, IT Facebook-page
Headquarters Allied Command - HQ Izmir, TR
Headquarters Allied Force Command Madrid - ES
Joint Headquarters South - JHQ SOUTH - Verona, IT (deactivated)
Joint Headquarters Southcentre - JHQ SOUTHCENT - Larissa, GR
Joint Headquarters Southeast - JHQ SOUTHEAST - Izmir, TR (deactivated)
NATO Military Liaison Office Belgrade
NATO Headquarters Sarajevo (NHQSa) - BA
NATO Headquarters Skopje (NHQSk) - former Yugoslav Republic of Macedonia¹
Joint Headquarters Lisbon - Lisbon, PT - Facebook-page Twitter-feed YouTube-channel
Rapidly Deployable Corps Headquarters
Headquarters Allied Command Europe Rapid Reaction Corps (ARRC) - Rheindalen, DE - Facebook-page Twitter-feed YouTube-channel
Headquarters EUROCORPS in Strasbourg, FR
Multinational Corps Northeast - Szczecin, PL
Headquarters Rapid Deployable Italian Corps - Milan, IT
Headquarters Rapid Deployable Turkish Corps - Istanbul, TR
Headquarters Rapid Deployable German-Netherlands Corps - Münster, DE
Headquarters Rapid Deployable Spanish Corps in Valencia, ES
Headquarters Rapid Deployable French Corps in Lille, FR
NATO Deployable Corps - GR
Other Staffs and Commands Responsible to SACEUR
  The Reaction Forces (Air) Staff - RF(A)S - Kalkar, DE
  NATO Airborne Early Warning Force (NAEWF) Facebook-page Twitter-feed
  Immediate Reaction Forces (Maritime)
  ACE Mobile Force - AMF - Heidelberg, DE
  Naval Striking and Support Forces - STRIKFORNATO - Naples, IT
  Standing Naval Force Atlantic - STANAVFORLANT
  Standing Naval Forces Mediterranean - STANAVFORMED
  Standing Naval Forces Channel - STANAVFORCHAN
 
Allied Command Transformation (ACT)
Headquarters Supreme Allied Commander Transformation - HQ SACT - Norfolk, US - Facebook-page Twitter-feed
Joint Warfare Centre - JWC - Stavanger, NO Facebook-page YouTube-channel
NATO Joint Force Training Centre - JFTC - Bydgoszcz, PL
NATO Maritime Interdiction Operational Training Center - NMIOTC - Souda Naval Base, Crete, GR
NATO Undersea Research Centre - NURC - La Spezia, IT
NATO School - Oberammergau, DE
Joint Analysis and Lessons Learned Centre - Lisbon, PT
       
Other NATO Command & Staff Organisations
  Canada-US Regional Planning Group - CUSRPG
  NATO Airborne Early Warning and Control Force Command - NAEW&CFC - Mons, BE
  Combined Joint Planning Staff - CJPS - Mons, BE

Organizations and Agencies

Support
NATO Support Agency (NSPA)
  NATO Maintenance Supply Agency (NAMSA)
  NATO Airlift Management Agency (NAMA)
  Central Europe Pipeline Management Agency (CEPMA)
Communications and information
NATO Communications and Information Agency (C & I A)
  NATO C3 Organisation
  NATO CIS Services Agency (NCSA)
  NATO Consultation, Command and Control Agency (NC3A)
  NATO Headquarters Information and Communication Technology Service (ICTM)
Science and Technology (S&T)
NATO Science and Technology Organization (STO)
  Science and Technology Board
  Programme Office for Collaborative S&T
  NATO Undersea Research Centre (NURC)
NATO Standardization Agency (NSA)
Programme Offices
NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency (NAGSMA)
NATO Helicopter Design and Development Production and Logistics Management Agency (NAHEMA)
NATO Medium Extended Air Defence System Design and Development, Production and Logistics Management Agency (NAMEADSMA)
NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management Agency (NAPMA)
Civil Emergency Planning
Senior Civil Emergency Planning Committee (SCEPC)
Civil Emergency Planning Boards and Committees
Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC)
Air Traffic Management, Air Defence
The NATO Air Traffic Management Committee (NATMC)
The NATO Air Defence Committee (NADC)
Military Committee Air Defence Study Working Group (MC-ADSWG)
NATO Programming Centre (NPC)
Airborne Early Warning
The NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management Organisation (NAPMO)
Electronic Warfare
NATO Electronic Warfare Advisory Committee (NEWAC)
Meteorology
Military Committee Meteorological Group (MCMG)
Military Oceanography
The Military Oceanography (MILOC) Group
Education and Training
NATO Defense College (NDC)
The NATO School - Oberammergau, Germany
NATO Communications and Information Systems (NCISS) School
The NATO Training Group (NTG)
NATO Maritime Interdiction Operational Training Center - NMIOTC - Souda Naval Base, Crete, GR
NATO accredited Centres of Excellence
Centre for Analysis and Simulation for the Preparation of Air Operations
Civil Military Cooperation
Cold Weather Operations
Combined Joint Operations from the Sea
Command and Control
Cooperative Cyber Defence
Counter Improvised Explosive Devices
Defence Against Terrorism
Human Intelligence
Joint Air Power Competence Centre
Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence
Military Engineering
Military Medical
Naval Mine Warfare
Operations in Confined and Shallow Waters
Project Steering Committees/Project Offices
  Alliance Ground Surveillance Capability Provisional Project Office (AGS/PPO)
  Battlefield Information Collection and Exploitation System (BICES)
  NATO Continuous Acquisition and Life Cycle Support Office (CALS)
  NATO FORACS Office
  Munitions Safety Information Analysis Center (MSIAC)